Minggu, 03 November 2013

Wawasan Nusantara

BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar belakang
                  Wawasan nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus tercemin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap dan strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia.
           Dalam mewujudkan tujuan nasional banyak mengalami kendala, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. Setiap bangsa memiliki wawasan tersendiri, begitupun dengan masing-masing negara. Dalam penyelenggaraan kahidupaanya tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dimana negara itu berada. Pengaruh yang ditimbulkan ini didasarkan pada hubungan timbal balik dalam semua segi atau aspek suatu negara.
           Wawasan nasional sangat diperlukan oleh tiap bangsa atau negara dalam upaya untuk menyelenggarakan kehidupan nasionalnya. Wawasan nasional ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri dari negara yang bersangkutan. Disamping itu pula kehidupan nasional suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategik, karena setiap bangsa harus mampu memberikan implikasi dan inovasi dalam menghadapi atau mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang ada pada lingkungan sehingga masing-masing negara dapat mengejar kajayaannya. Untuk mengejar kejayaannya setiap bangsa juga harus memperhatikan faktor-faktor penting yaitu Bumi, Jiwa dan Lingkungan sekitar. Dimana bumi sebagai tempat atau ruang dimana suatu bangsa bisa menempati untuk bertahan hidup, Jiwa dalam artian sebagai tekat dan semangat dari setiap individu untuk mencapai kejayaan atau cita-cita bangsanya.
2.      Rumusan Masalah
a.       Apa yang dimaksud dengan  permasyarakatan Wawasan nusantara
b.       Apa sajakah tantangan implementasi Wawasan nusantara
c.       Bagaimanakah prospek implementasi wawasan nusantara
3.      Tujuan
a.       Untuk  mengetahui yang dimaksud dengan  permasyarakatan wawasan nusantara
b.       Untuk mengetahui tantangan implementasi wawasan nusantara
c.       Untuk mengetahui prospek implementasi wawasan nusantara.






BAB II
PEMBAHASAN

A.     PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA
            Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Pembukaan UUD 1945.

B.     UNSUR DASAR KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
a. Wadah (Contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara meliputi seluruh wilayah
Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman budaya.Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur pilotik.
b. Isi (Content)
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.Isi menyangkut dua hal yang esensial,yaitu :
Ø  Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
Ø  Persatuan dan kesatuan dalam keBhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional
c. Tata Laku (Conduct)
 Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi,yang terdiri :
Ø  Tata laku batiniah, mencerminkan jiwa,semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
Ø  Tata laku lahiriah, tercermin dalam tindakan,perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

C.     ASAS WAWASAN NUSANTARA
                  Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi,ditaati,dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama. Asas wawasan nusantara terdiri dari :
a. Kepentingan yang sama.
Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan,kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain.tujuan yang sama adalah tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.
b. Keadilan
Keadilan Yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil,jerih payah usaha dan kegiatan baik orang perorangan,golongan,kelompok maupun daerah.
c. Kejujuran
Kejujuran Yang berarti keberanian berpikir,berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit an kurang enak didengarnya.
d. Solidaritas
Solidaritas Yang berarti diperlukannya rasa seti kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meniggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
e. Kerja sama
Berarti adanya koordinasi,saling pengertian yang didasarka atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik.
f. Kesetiaan
  Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam ke Bhinekaan. Jika kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini goyah apalagi ambruk, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam keBhinekaan bangsa Indonesia akan hancur berantakan. Ini berarti hilangnya negara kesatuan Indonesia.

D.     PERMASYARAKATAN WAWASAN NUSANTARA
 Pemasyarakatan wawasan nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut :
a.       Menurut sifat/cara penyampaiannya,dapat dilaksanakan sebagai berikut :
·         Langsung, yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka.
·         Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik, media cetak.
b.        Menurut metode penyampaiannya yang berupa :
·         Keteladanan.
Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada
lingkungannya,terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir,bersikap dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan
golongan,sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.
·         Edukasi
Melalui metode pendekatan formal yang dimulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi,kursus-kursus dan sebagainya.Dan juga melalui metode pendekatan informal dapat dilaksanakan di lingkungan rumah/keluarga,di lingkungan pemukiman, pekerjaan,dan organisasi kemasyarakatan.
·         Komunikasi.
Wawasan nusantara melaui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif
secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati,mawas
diri dan tenggang rasa sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasannusantara.
·         Integrasi.  :Wawasan nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan.
E.      TANTANGAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan Wawasan Nusantara yang sarat dengan nilai-nilai budaya bangsa dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan kesatuan itu akan hayut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang wawasan persatuan bangsa.
Tantangan itu antara lain adalah: pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas,era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.

1.    Pemberdayaan Masyarakat
a.       John Naisbit. Dalam bukunya Global paradox, ia menulis "To be a global powers, the company must give more role to th smallest part."Pada intinya, Global Paradok membeikan pesan bahwa negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyanya. Pemberdayaan masyarakat-dalam arti memberikan peran alam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional-hanya dapat dilakanakan oleh negara-negara yang sudah maju yang menjalankan Buttom up Planning Sedangkan negara-negara berkembang, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih melaksanakan program Top Down Planning karena keterbatasan kualitas SDM. Karena itu, NKRI memerlukan landasan operasional berupa GBHN (garis-garis Haluan Negara).
b.       Kondisi Nasional. Pembangunan Nasional secara menyeluruh belum merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal pembangunan sehingga menimbulkan keterbelakangan aspek kehidupannya. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Apabila kondisi ini berlarut-larut, melalui isu global yang mencakup demokratisasi, HAM (hak asasi manusia), dan lingkungan hidup. Strategi baru yang di tegaskan oleh Lester Thurow pada dasarnya telah tertuang dalam nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang mengamanatkan kehidupan yang serasi,selaras, dan seimbang antara individu, masyarakat, bangsa, serta semesta dan penciptanya.                            
2. Kesadaran Warga Negara
a.    Pandangan Bangsa Indonesia tentang Hak dan Kewajiban.
           Bangsa Indonesia melihat hak tidak terlepas dari kewajiban. Manusia Indonesia, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat, mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat di bedakan namun tidak dapat di pisahkan karena merupakan satu kesatuan. Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian pula sebaliknya. Kedua-duanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Negara kepulauan Indonesia yang menganut paham Negara Kesatuan menempatkan kewajiban di muka. Kepentingan umum masyarakat, bangsa, dan negara harus lebih di utamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan.
b.   Kesadaran Bela negara.
           Pada waktu merebut dan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia menunjukan kesadaran bela negara yang opyimal, dimana seluruh rakyat bersatu paduberjuang tanpa mengenal perbedaan, pamrih dan sikap menyerah yang timbul dari jiwa heroisme dan patriotisme karena perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan dalam perjuangan fisik mengusir penjajah. Dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dihadapi adalah khususnya dalam memeangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan dalam mengusai IPTEK, meningkatkan kualitas SDM, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan fisik. Hal ini tampak dari kurangnya rasa prsatuan dan kesatuan bangsa dan adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI sehingga mengarah ke disintegrasi bangsa.
      Dari uraian di atas mengenai pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban serta kesadaran bela negara yang di kaitkan dengan kesadaran warga negara secara utuh, tampak kesadaran di dalam persatuan dan kesatuan mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar bahwa, sebagai warga negara, mereka harus selalu megutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Wawasan Nusantara.
F.      PROSPEK IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
Berdasarkan beberapa teori mengemukakan rumusan atau pandangan global sebagai berikut :
1.       Global Paradox. Memberikan pesam bahwa negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
2.        Borderless World dan The End Of Nation State. Mengatakan bahwa batas wilayah geografi negara relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tersebut. Selanjutnya pemerintah daerah perlu diberi peranan yang lebih berarti.
3.       Lester Thurow dalam bukunya The future Of Capitalism. Memberikan gambaran bahwa strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu atau kelompok dengan masyarakat banyak serta antara negara maju dengan negara berkembang.
4.        Hezel Handerson dalam bukunya Building Win Win World. Mengatakan bahwa perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi menjadi masyarakat dunia yang lebih bekerjasama, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan serta pemerintahan yang demokrati
5.        Ian Marison dalam bukunya The Second Curve. Dijelaskan bahwa dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat itu.
                  Dari pesan-pesan yang disampaikan dalam nilai yang berkekuatan global tersebut di atas ternyata tidak ada satupun yang menyatakan tentang perlu adanya persatuan bangsa, sehingga akan berdampak konflik antar bangsa karena kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai Visi nasional yang mengutakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga prospek Wawasan Nusantara dalam era mendatang masih tetap relevan dengan norma-norma global.
                   Dalam menghadapi gempuran global perlu lebih diketengahkan fakta kebhinekaan dalam setiap rumusan yang memuat kata persatuan dan kesatuan sehingga dalam implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan yaitu: keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan yang berkualitas dan bermoral kebangsaan, media massa yang mampu memberikan informasi dan kesan yang positif, serta keadilan dalam penegakkan hukum dalam arti pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam wadah NKRI.
Wawasan Nusantara diperlukan kesadaran setiap warga negara Indonesia untuk:
1.       Mengerti, memahami dan menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
2.       Mengeri, memahami dan menghayati tentang bangsa yang telah menegara bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara yaitu Wawasan Nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang/wawasan nusantara guna mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

VISI INDONESIA 2020
Visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
Untuk mengukur tingkat keberhasikan perwujudan Visi Indonesia 2020 diperlukan indikator-indikator utama sebagai berikut :
1.       religius
a.    terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam berilaku keseharian
b.    terwujudnya toleransi antar dan antara umat beragama;
c.    terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanuasiaan.
2.       Manusiawi
1.        terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanuasiaan yang adil dan beradab;
2.       terwujudnya hubungan harmonis antar manusia indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, agama dan lain-lain;
3.        berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia.
4.        terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3.       Bersatu
a.       meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa;
b.       meningkatnya toleransi, kepedulian dan tanggung jawab sosial;
c.       berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan.
d.        berkembangnya semangat anti kekerasan
e.        berkembangnya dialog secara wajar dan saling menghormati antar kelompok dalam masyarakat.
4.       Demokratis
1.        terwujudnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga penyelenggara negara dan hubungan kekuasaan antara pemerintahan nasional dan daerah;
2.       menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum jujur, adil dan langsung, umum, bebas dan rahasia, efektifitas peran dan fungsi partai politik dan kontrol sosial masyarakat yang semakin meluas;
3.        berkembangnya organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang bersifat tebuka;
4.       terwujudnya mekanisme kontrol di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
5.       berkembangnya budaya demokrasi, transparasi, akuntabilitas, jujur, sportif, menghargai perbedaan;
6.       berkembangnya sistem kepemimpinan yang egaliter dan rasional.
5.       A d i l
a.       tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;
b.       terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;
c.       terwujudnya penegakan hak asasi manusia;
d.       terwujudnya keadilan gender;
e.       terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum;
f.         terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumberdaya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli;
g.        tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil, penduduk miskin dan tertinggal.
6.       Sejahtera
a.        meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan penduduk sehingga bangsa indonesia menjadi sejahtera dan mandiri;
b.        meningkatnya angka partisipasi murni anak usia sekolah;
c.        terpenuhinya sistem pelayanan umum, bagi seluruh lapiran masyarakat termasuk pelayanan kepada penyandang cacat dan usia lanjut, seperti pelayanan transportasi, komunikasi, penyediaan energi dan air bersih;
d.       tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapiran masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersediannya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata;
e.       meningkatnya indeks pengembangan manusia (human development index), yang menggambarkan keadaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara terpadu;
f.        terwujudnya keamanan dan rasa aman dalam masyarakat.
7.       M aju
a.        meningkatnya kemampuan bangsa dalam pergaulan antar bangsa;
b.        meningkatknya kualitas sdm sehingga mampu bekerja sama dan bersaing dalam era global;
c.       meningkatnya kualitas pendidikan sehingga menghasilkan tenaga;
d.        meningkatkan disiplin dan etos kerja;
e.       . meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi serta pembudayaannya dalam masyarakat;
f.         teraktualisasinya keragaman budaya indonesia.
8.       Mandiri
a.       memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain;
b.       terwujudnya politik luar negari yang berkepribadian dan bebas aktif;
c.        terwujudnya ekonomi indonesia yuang bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa dan negara termasuk menyelesaikan hutang luar negeri;
d.        memiliki kepribadian bangsa dan identitas budaya indonesia yang berakar dari potensi budaya daerah.
9.       Baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
a.        terwujudnya penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kreadibilitas dan bebas kkn;
b.       terbentuknya penyelenggaraan negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk derah terpencil dan perbatasan;
c.        berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintah. Menggagas Format Indonesia Masa Depan Antara fenomena Globalisasi dan Primordialisme Etnik Puncak kesadaran sosial di penghujung kekuasaan tirani Orde Baru telah menggesa seluruh komponen bangsa untuk segera merekonstruksi tatanan sosial yang mapan menuju format Indonesia masa depan. Kegelisihan yang sekaligus sebagai cita-cita lihir tersebut kemudian disimbolkan dalam beberapa terminologi seperti civil society, masyarakat madani, Indonesia baru dan Indonesia Masa Depan yang meskipun secara substantif terminologi-terminologi di atas memiliki prinsip-prinsip yang sama dan bersifat universal.
            Cita-cita mulia di atas tidak akan terwujud atau mati suri bila kondisi sosio-kultural sebagai prasyarat masyarakat madani masih berada di bawah bayang-bayang primordialisme agama dan primordialisme etnik. Kedua kondisi sosio-kultural tersebut akan menjadi sandungan sekaligus ancaman, sehingga menjadi agenda internal dan terberat yang harus segera dituntaskan.
Masyarakat madani sebagai salah satu terminologi untuk sebuah tatanan sosial masa depan adalah Indonesia tanpa dinding dan Indonesia tanpa batas. Indonesia tanpa dinding adalah Indonesia masa depan yang harus tegak di atas prinsip-prinsip :
§   Pluralitas
§   Toleransi
§   Sistem sosial yang teratur
§   Tidak adanya sekat agama maupun etnik
§    Kecerdasan masyarakat.
Untuk mewujudkan kondisi di atas seluruh komponen bangsa hatus emulainya dengan cara :
§   Mengapresiasikan pluralisme dengan baik
§   Adanya konsensus (kontrak sosial)
§   Penegakan supremasi hukum.
BAB III
PENUTUP
1.       Kesimpulan
Wawasan nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan harus tercemin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan.
Pemasyarakatan wawasan nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara :Langsung, yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka..Tidak langsung: yang terdiri dari media elektronik, media cetak.  Menurut metode penyampaiannya yang berupa :Keteladanan, Komunikasi, Integrasi. Tantangan itu antara lain adalah: pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas,era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.
Wawasan nusantara di era globalisasi ini kini mengalami perubahan, akibat semakin berkembangnya iptek dan kemajuan teknologi, dan agar rakyat Indonesia tidak mengalami ketertinggalan akibat semakin berkembangnya kemajuan teknologi maka dalam penulisan ini akan di ungkapkan beberapa cara-cara atau sedikit pengetahuan tentang apa saja yang harus di lakukan masyarakat Indonesia agar wawasan masyarakat Indonesia itu semakin berkembang untuk menghadapi pengaruh globalisasi di dunia.

2.       Saran
Wawasan nusantara diharapkan mampu menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda dalam masyarakat dan memberikan solusi untuk mendasari Ketahanan Nasional suatu bangsa, sehingga tujuan nasional dapat terialisir.


DAFTAR PUSTAKA

Lemhanas (2000). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia
Sembiring, Kasim, SH, MSi. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan Dasar Karakter
Bangsa. Jember. Universitas Jember MKU.
Srijanti, A. Rahman H.I, Purwanto S.K. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk
Mahasiswa.Yogyakarta.Graha Ilmu




Tidak ada komentar:

Posting Komentar